Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -

291 Pelanggar IMB Jalani Sidang Yustisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang yustisi atau pelanggaranringan bagi 291 pelanggar izin mendirikan bangunan (IMB) di Jakarta Utara, Kamis (30/11/2017). Sidang yang dipimpin Hakim Agus Darwanta SH  ini, menyatakan 291 pemilik bangunan terbukti bersalah. Mereka para pemilik bangunan divonis denda yang beragam sesuai dengan tingkat kesalahanya.

Masing-masing pelanggar diganjar sanksi denda mulai dari Rp 1,5 jutahinggaRp 35 juta, sesuai jenis pelanggaran yang diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pemilik yang membangun tanpa IMB dikenakan pasal 15 ayat 1 Perda 7 Tahun 2010. Sementara untuk bangunan yang menyalahi IMB dikenakan pasal 144 ayat 2 PerdaTahun 2010. Mereka yang melanggar dijatuhi sanksi denda minimal Rp 3 juta hingga denda maksimum sebesar Rp 50 Juta. Dalam sidang itu para pemilik bangunan langsung menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) lantaran terbukti bersalah dan tidak mengantongi IMB dan tidak sesuai dengan izin lainya  sehingga dijatuhkan denda yang beragam sesuai tingkat kesalahannya.

Total seluruhnya 291 pelanggar IMB dari enam kecamatan di Jakarta Utara yang disidangkanhariini. Wilayah kecamatan yang paling banyak berada di Kecamatan Penjaringan sebanyak 72 pelanggar,"  kata Poniman. Sesuai Perda No 7 tahun 2010 tentang Perizinan Bangunan, setiap bangunan baru harus melengkapi persyaratan yang diatur dalam perda tersebut. Ada 291 bangunan tak berijin di Jakarta Utara yang terjaring operasi yustisi. Mereka yang melanggar langsung diserahkan ke pengadilan untuk di proses sesuai dengan hukum.

291 lokasi bangunan tersebut tersebar di 6 Kecamatan di Jakarta Utara.  52 Bangunan berada di Kecamatan Tanjung Priok, 41 Bangunan di Kecamatan Kelapa Gading, 25 Bangunan di Kecamatan Koja, 75 bangunan di Kecamatan Penjaringan, 35 bangunan di Kecamatan Cilincing, serta 34 bangunan  di Kecamatan Pademangan.

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Jakarta Utara Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim Piatu

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memberikan santunan kepada anak yatim dalam kegiatan rutin Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), Kamis (16/11/2017). Santunan kepada anak yatim  dipimpin langsung oleh Ketua IAD Jakarta Utara Ny. Sumarni Tacoy didampingi ibu Kasi Pidum, ibu Kasi Datun, ibu Kasi Intel serta ibu-ibu IAD Jakarta Utara.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan semacam ini akan lebih meningkatkan rasa kepedulian sosial kita semua, khususnya jajaran Adhyaksa kepada masyarakat yang kurang mampu pada umunya dan lebih khususnya kepada anak-anak yatim piatu,” ujar Ketua IAD Jakarta Utara, Ny. Sumarni Tacoy."

Pada kesempatan itu Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) wilayah Jakarta Utara  memberikan santunan berupa perlengkapan sekolah dan sejumlah uang.

Penandatanganan Kerjasama (Mou) Antara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara

Pada hari Senin, 6 November 2017 bertempat di ruang rapat Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara  telah dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara  terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Acara tersebut dihadiri oleh Roberth M. Tacoy, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan didampingi oleh Faisal Arifuddin, S.H selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Utara beserta staf. Sedangkan dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara   dihadiri oleh Kasten Situmorang, S.H, M.Kn selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara beserta staf. Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tersebut diawali dengan pemberian sambutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roberth M. Tacoy, SH.MH. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Kajari Jakarta Utara sedikit memberi materi tentang tindak pidana korupsi, serta celah – celah korupsi, dan di tegaskan untuk menghindari kegiatan – kegiatan yang rentan terjadinya korupsi, serta berpesan untuk selalu berhati hati dalam setiap pengerjaan pengadaan barang jasa / pembangungan fisik.

Dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dilaksanakan  oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roberth M. Tacoy, SH.MH dengan Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara  dihadiri oleh Kasten Situmorang, S.H, M.Kn. Hal ini merupakan bukti eksistensi dari tupoksi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara  selaku Jaksa Pengacara Negara secara nyata telah dipercaya dan diperlukan oleh masyarakat khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jakarta Utara.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Gelar Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 52 Jakarta Utara

Pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Kembali Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 52 Jakarta. Program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 52 Jakarta ini merupakan program lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan di SMK Perguruan Cikini dan SMAN 40 Jakarta Utara.

Dalam amanatnya selaku Pembina Upacara Jaksa Fungsional Kejari Jakarta Utara ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH menegaskan kepada siswa dan siswi SMAN 52 agar menjauhi perbuatan tercela dan melanggar ketertiban umum seperti kebut - kebutan di jalan, tawuran dan juga menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Program Jaksa Masuk Sekolah  merupakan program intern Kejaksaan Agung RI dalam rangka menanamkan nilai nilai dan norma hukum kepada anak anak sejak dini. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah diharapkan generasi muda dapat memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dan dapat mencegah perilaku yang melanggar hukum sejak usia sekolah. Kegiatan JMS yang selama ini dilaksanakan pihak Kejari Jakut merupakan wujud nyata atas diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah/ JMS Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai upaya mendukung Agenda Nawa Cita Ke-8 pemerintah Indonesia yakni “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.