Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -

Pengumuman penjualan langsung barang rampasan Negara
Hari Selasa 15 Desember 2020 s.d 23 Desember 2020

Pelaksanaan lelang penjualan langsung. Senin 28 Desember 2020 pukul 10.00 WIB s.d 11.00 WIB tempat Jl. Enggano No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara (kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

-         Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara I Made Sudarmawan,SH.MH menjelaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada periode Januari hingga November 2020 telah melakukan penyidikan sebanyak 2 (dua) perkara dan langsung dinaikkan ke tahap penuntutan dan sampai berita ini diterbitkan kedua perkara tersebut masih dalam tahap persidangan “ kata I Made Sudarmawan dalam keteranganya pada hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020, Rabu (9/12/2020).

-          Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga telah berhasil melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.026.863.691,13 (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu koma tiga belas sen) dan penerimaan Uang Pengganti sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

-          Dikatakan I Made Sudarmawan,SH.MH lebih lanjut pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset korupsi (asset recovery) pada Kejaksaan Negeri Jakarta utara dilakukan dengan cara mensinergikan setiap Bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara baik bidang tindak pidana Khusus, Bidang Intelijen maupun bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang diimplementasikan sebagai berikut :

1.  Melaksanakan penyuluhan hukum ke Sekolah SMU yg ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang dinamakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan semboyan “Kenali hukum Jauhi hukuman”. Hal ini dimaksudkan agar setiap generasi muda/pelajar sejak dini dapat menanamkan nilai-nilai luhur budi pekerti sehinggga sejak dini pelajar-pelajar ini kelak mempunyai sifat dan integritas yang kuat dan berprilaku jujur dalam setiap perbuatannya.

Dimasa pandemi Covid 19 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan secara daring ke Sekolah-sekolah SMA.

1.  Memberikan penerangan hukum kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membuat terobosan baru dengan membuat aplikasi “RUJAK JAKUT (Ruang Jaksa Kejari Jakut)”, di Rujak Jakut tersebut masyarakat bisa menyaksikan video-video tentang hukum dengan cara membuka Website Kejaksaan Negeri Jakarta Utara lalu membuka kolom Rujak Jakut atau bisa juga melalui youtube Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan apabila masyarakat ada yang ingin bertanya seputar hukum dapat langsung menanyakannya di kolom Rujak Jakut tersebut.Manfaatnya adalah masyarakat menjadi akan lebih dimudahkan tanpa perlu keluar rumah, cukup membuka laptop, tablet atau handphone dan bisa menyaksikan video - video tentang seputar hukum dan menambah wawasan tentang hukum.
2.  Melakukan pengamanan pembangunan terhadap proyek strategis daerah, khusus untuk proyek - proyek yang masuk dalam kategori strategis daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilakukan pengamanan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
3.  Untuk kegiatan penerangan hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bekerjasama dengan RRI dalam kegiatan “Jaksa Menyapa”. Kegiatan tersebut salah satunya memberikan materi Tindak Pidana Korupsi baik mengenai pengenalan tindak pidana korupsi, pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat bisa lebih paham terhadap permasalahan-permasalahan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Kegiatan siaran Jaksa Menyapa di RRI tersebut dapat didengarkan langsung di RRI Pro 1 FM untuk setiap hari Senin dan Rabu sesuai dengan Jadwal yang ditentukan.
4.  Dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dilakukan dengan cara Legal Asistance, Legal Opinion dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.
5.  Melakukan pemberantasan/penindakan tindak pidana korupsi dengan cara optimalisasi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkualitas yang pada intinya penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada kerugian negara yang jumlahnya besar terkait penyelamatan Asset daerah maupun BUMN.

-          Semua tugas dan kewenangan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejalan dengan strategi Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai tujuan : Penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan efek penjeraan (detterent effect) kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Optimalisasi Asset recovery sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana korupsi serta Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai kemanfaatan praktis pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, pungkas Kajari Jakarta Utara I Made Sudarmawan,SH.MH.

-              Tim eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melakukan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Crene pada bulan Oktober 2010 s/d bulan Maret 2015, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 An. Terpidana :

1. HARYADI BUDI KUNCORO berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2605.K/PID.SUS/TPK/2017 tanggal 07 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2017 Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 120/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2017 an. Terpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjalani Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan, serta membebankan Biaya Perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).
2. FERIALDY NOERLAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2529.K/PID.SUS/TPK/2017 tanggal 26 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2017 Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 121/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2017 melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjalani Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan, serta membebankan Biaya Perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

-              Kedua Terpidana tersebut dieksekusi setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin Nomor.1 Jakarta Selatan setelah Tim Eksekutor Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI

-              Adapun kasus posisinya yaitu Terpidana HARYADI BUDI KUNCORO bersama-sama dengan FERIALDY NOERLAN pada bulan Oktober 2010 s/d bulan Maret 2015, bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jalan Pososo No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Crene. Akibat perbuatan para Terpidana tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.695.543.166,70 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen)

-              Para terpidana kemudian dilakukan Eksekusi dengan cara memasukkan kedua terpidana tersebut untuk menjalani pidana di LP Cipinang Jakarta Timur pada pukul 18.10 Wib dengan dikawal oleh petugas pengawalan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dibantu dengan petugas pengawalan dari Polres Metro Jakarta Utara dengan menerapkan secara ketat aturan protokol Covid-19, salah satunya dengan melakukan Rapid Tes terlebih dahulu terhadap para terpidana.

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah Melimpahkan perkara Tersangka Drs. SGY dan Tersangka MAZ ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari Senin (30/11/2020).

Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PengirimanMaterial untuk Pembangunan Proyek Pabrik Kelapa Sawit antaraPT. MWT) dengan PT. VTP Tahun 2011/2012 atas namatersangka MAZ bersama-sama dengan tersangka Drs. SGY(dilakukan pemberkasan terpisah/splitzing) tersebut merugikanKeuangan Negara cq Keuangan PT. VTP sebesarRp.1.589.251.921,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilanjuta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh saturupiah).

Bahwa pekerjaan Pengiriman Material untuk PembangunanProyek Pabrik Kelapa Sawit antara PT. MWT dengan PT. VTPdalam kenyataannya terdapat barang material yang hilang danrusak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hal inibertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT VTPdengan PT MWT tentang perjanjian pengiriman material untukpembangunan Proyek Pembangunan Kelapa Sawit di Belian,dengan kondisi pengiriman melalui laut Door to Door Free OnTruck, Bahwa bermula ketika PT. VTP menjalin kerja sama pembiyaandengan PT. WT, dengan keseluruhan jumlah dana KerjasamaPembiayaan dari PT WTL kepada PT. VTP berdasarkan 4 (empat)Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang ditanda tangani olehtersangka MAZ selaku Dir Ops PT. VTP dengan Pihak PT. WTLuntuk Pengiriman Material untuk Pembangunan Proyek PabrikKelapa Sawit Tahun 2011/2012 yang telah dicairkan dari 10(sepuluh) cek/giro yang diterima dan dikelola oleh tersangka Drs.SGY selaku KaDiv Ops PT. VTP dan yang diketahui olehtersangka MAZ yang uangnya tidak disetorkan/melalui kasperusahaan PT. VTP.

Atas Perbuatannya tersebut kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. no 20 tahun 2001 ttg perubahan atas UU no 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.