JA VAKSINASI 08 MARET 2021

Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai aktivitas program vaksinasi untuk seluruh pejabat termasuk para tahanan. Vaksinasi dilakukan sejak hari ini, Senin, (08/03/21).

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyebut, sekitar 2.600 orang akan divaksin. Untuk hari ini, sebanyak 600 orang akan mendapatkan vaksin pertama.

“Termasuk tahanan yang berjumlah 30 orang dan juga tahanan-tahanan kami yang dititipkan di tempat lain,” kata Burhanuddin di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (08/03/21).

Burhanuddin menambahkan, pemberian vaksinasi kepada tahanan merupakan bentuk pemberian hak. “Gimanapun mereka punya hak untuk hidup sehat dan ini untuk kebersamaan kita semua,” katanya.

Burhanuddin juga mengungkapkan, untuk para jaksa di daerah, vaksinasi akan menyesuaikan jadwal dinas kesehatan. Pasalnya, pengiriman vaksin ke daerah-daerah berbeda.

mou dengan Rukindo

 

JAKARTA-Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Jakarta Utara menggelar upacara penandatanganan perjanjian kerjasama
atau MoU ( Memorandum of Understanding ) dengan PT. Pengerukan Indonesia( Persero )
terkait penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ( Datun ).


Kerjasama tersebut di awali dengan Penandatanganan nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia( Persero ) Wahyu Hardiyanto
dengan Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Jakarta Utara I Made Sudarmawan, S.H., M.H berlangsung di kantor Kejari, yang terletak di Jalan Enggano No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis ( 18/2/2021) turut hadir dan menyaksikan Kepala Seksi ( Kasi ) Datun Dody Witjaksono SH MH dan tim Jaksa Pengacara Negara ( JPN ) Kejari Jakarta Utara.

Kepala Kejari Jakarta Utara I Made Sudarmawan melalui Kasi Datun Dody Witjaksono sekaligus sebagai pengacara negara telah sepakat untuk bekerjasama dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum khususnya di bidang perdata dan tata negara.


Kasi Datun mengatakan sebelumnya telah dilakukan penandatanganan bersama dan hari ini sepakat untuk dilanjutkan kembali.

"Sebelumnya penandatanganan Kesepakatan Bersama pada tanggal 17 Februari 2020 tentang bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2021," ujar Dody di konfirmasi,Kamis ( 18/2/2021) petang.


Kajari Jakut melalui Kasi Datun mengatakan maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi.


Doddy menyebut ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi bantuan penanganan permasalahan hukum dalam lingkup hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

"Bantuan Hukum, di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK (Surat Kuasa Khusus)," terangnya.

Dijelaskan bantuan hukum baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di bidang Tata Usaha Negara oleh JPN.

Kemudian tutur Dody, Pertimbangan Hukum, yang diberikan oleh JPN dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan / atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA ) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan / atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata.

Lalu kata Doddy,ada tindakan hukum lainnya,yaitu pendampingan oleh JPN di luar penegakan hukum , bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan.


Untuk melaksanakan semua kegiatan tutur Dody, berupa pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ( SKK ) dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

 

mou kesyahbandaraan

 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tentang “Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, oleh Bapak I Made Sudarmawan, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda Bapak Capt. ISA AMSYARI, M.M.Tr, M.Mar di dampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak Dody Witjaksono, S.H., M.H. . dan Kasubsi Pertimbangan Hukum pada seksi Datun Bapak Dyofa Yudhistira, S.H. Kesepakatan Bersama ini meliputi bantuan penanganan permasalahan hukum dalam lingkup hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan sebagai berikut : Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain

Jan 11 01 2021 Mou kejari Jakut dengan PT Pos Indonesia cab Tanjung Priok

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Pelayanan pembayaran denda & pengembalian barang bukti tilang dengan menggunakan Layanan dari PT. Pos Indonesia sesuai dengan Inovasi E-Tilang 2.0. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh Bapak I Made Sudarmawan, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Kepala Kantor PT. POS Indonesia Cabang Tanjung Priok. Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka membantu para pelanggar dalam mendapatkan pelayanan yang prima dan maksimal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Pengumuman penjualan langsung barang rampasan Negara
Hari Selasa 15 Desember 2020 s.d 23 Desember 2020

Pelaksanaan lelang penjualan langsung. Senin 28 Desember 2020 pukul 10.00 WIB s.d 11.00 WIB tempat Jl. Enggano No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara (kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)

web lelang 2

web lelang 1

Page 3 of 27

POLLING

Tampilan website menurut anda ?

Baik95%
Cukup65%
Perlu Perbaikan25%

 

 

Media Sosial