hakorda website

 

-         Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara I Made Sudarmawan,SH.MH menjelaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada periode Januari hingga November 2020 telah melakukan penyidikan sebanyak 2 (dua) perkara dan langsung dinaikkan ke tahap penuntutan dan sampai berita ini diterbitkan kedua perkara tersebut masih dalam tahap persidangan “ kata I Made Sudarmawan dalam keteranganya pada hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020, Rabu (9/12/2020).

-          Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga telah berhasil melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.026.863.691,13 (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu koma tiga belas sen) dan penerimaan Uang Pengganti sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

-          Dikatakan I Made Sudarmawan,SH.MH lebih lanjut pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset korupsi (asset recovery) pada Kejaksaan Negeri Jakarta utara dilakukan dengan cara mensinergikan setiap Bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara baik bidang tindak pidana Khusus, Bidang Intelijen maupun bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang diimplementasikan sebagai berikut :

  1.  Melaksanakan penyuluhan hukum ke Sekolah SMU yg ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang dinamakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan semboyan “Kenali hukum Jauhi hukuman”. Hal ini dimaksudkan agar setiap generasi muda/pelajar sejak dini dapat menanamkan nilai-nilai luhur budi pekerti sehinggga sejak dini pelajar-pelajar ini kelak mempunyai sifat dan integritas yang kuat dan berprilaku jujur dalam setiap perbuatannya.

Dimasa pandemi Covid 19 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan secara daring ke Sekolah-sekolah SMA.

  1.  Memberikan penerangan hukum kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membuat terobosan baru dengan membuat aplikasi RUJAK JAKUT (Ruang Jaksa Kejari Jakut)”, di Rujak Jakut tersebut masyarakat bisa menyaksikan video-video tentang hukum dengan cara membuka Website Kejaksaan Negeri Jakarta Utara lalu membuka kolom Rujak Jakut atau bisa juga melalui youtube Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan apabila masyarakat ada yang ingin bertanya seputar hukum dapat langsung menanyakannya di kolom Rujak Jakut tersebut.Manfaatnya adalah masyarakat menjadi akan lebih dimudahkan tanpa perlu keluar rumah, cukup membuka laptop, tablet atau handphone dan bisa menyaksikan video - video tentang seputar hukum dan menambah wawasan tentang hukum.
  2.  Melakukan pengamanan pembangunan terhadap proyek strategis daerah, khusus untuk proyek - proyek yang masuk dalam kategori strategis daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilakukan pengamanan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
  3.  Untuk kegiatan penerangan hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bekerjasama dengan RRI dalam kegiatan “Jaksa Menyapa”. Kegiatan tersebut salah satunya memberikan materi Tindak Pidana Korupsi baik mengenai pengenalan tindak pidana korupsi, pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat bisa lebih paham terhadap permasalahan-permasalahan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Kegiatan siaran Jaksa Menyapa di RRI tersebut dapat didengarkan langsung di RRI Pro 1 FM untuk setiap hari Senin dan Rabu sesuai dengan Jadwal yang ditentukan.
  4.  Dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dilakukan dengan cara Legal Asistance, Legal Opinion dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.
  5.  Melakukan pemberantasan/penindakan tindak pidana korupsi dengan cara optimalisasi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkualitas yang pada intinya penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada kerugian negara yang jumlahnya besar terkait penyelamatan Asset daerah maupun BUMN.

-          Semua tugas dan kewenangan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejalan dengan strategi Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai tujuan : Penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan efek penjeraan (detterent effect) kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Optimalisasi Asset recovery sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana korupsi serta Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai kemanfaatan praktis pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, pungkas Kajari Jakarta Utara I Made Sudarmawan,SH.MH.

WhatsApp Image 2020 12 08 at 13.11.40

-              Tim eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melakukan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Crene pada bulan Oktober 2010 s/d bulan Maret 2015, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 An. Terpidana :

  1. HARYADI BUDI KUNCORO berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2605.K/PID.SUS/TPK/2017 tanggal 07 Februari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2017 Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 120/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2017 an. Terpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjalani Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan, serta membebankan Biaya Perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).
  2. FERIALDY NOERLAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2529.K/PID.SUS/TPK/2017 tanggal 26 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2017 Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 121/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 April 2017 melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan menjalani Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan, serta membebankan Biaya Perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

-              Kedua Terpidana tersebut dieksekusi setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin Nomor.1 Jakarta Selatan setelah Tim Eksekutor Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI

-              Adapun kasus posisinya yaitu Terpidana HARYADI BUDI KUNCORO bersama-sama dengan FERIALDY NOERLAN pada bulan Oktober 2010 s/d bulan Maret 2015, bertempat di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Jalan Pososo No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Crene. Akibat perbuatan para Terpidana tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.695.543.166,70 (lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen)

-              Para terpidana kemudian dilakukan Eksekusi dengan cara memasukkan kedua terpidana tersebut untuk menjalani pidana di LP Cipinang Jakarta Timur pada pukul 18.10 Wib dengan dikawal oleh petugas pengawalan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dibantu dengan petugas pengawalan dari Polres Metro Jakarta Utara dengan menerapkan secara ketat aturan protokol Covid-19, salah satunya dengan melakukan Rapid Tes terlebih dahulu terhadap para terpidana.

WhatsApp Image 2020 12 08 at 13.13.51

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah Melimpahkan perkara Tersangka Drs. SGY dan Tersangka MAZ ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari Senin (30/11/2020).

Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PengirimanMaterial untuk Pembangunan Proyek Pabrik Kelapa Sawit antaraPT. MWT) dengan PT. VTP Tahun 2011/2012 atas namatersangka MAZ bersama-sama dengan tersangka Drs. SGY(dilakukan pemberkasan terpisah/splitzing) tersebut merugikanKeuangan Negara cq Keuangan PT. VTP sebesarRp.1.589.251.921,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilanjuta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh saturupiah).

Bahwa pekerjaan Pengiriman Material untuk PembangunanProyek Pabrik Kelapa Sawit antara PT. MWT dengan PT. VTPdalam kenyataannya terdapat barang material yang hilang danrusak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hal inibertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja antara PT VTPdengan PT MWT tentang perjanjian pengiriman material untukpembangunan Proyek Pembangunan Kelapa Sawit di Belian,dengan kondisi pengiriman melalui laut Door to Door Free OnTruck, Bahwa bermula ketika PT. VTP menjalin kerja sama pembiyaandengan PT. WT, dengan keseluruhan jumlah dana KerjasamaPembiayaan dari PT WTL kepada PT. VTP berdasarkan 4 (empat)Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang ditanda tangani olehtersangka MAZ selaku Dir Ops PT. VTP dengan Pihak PT. WTLuntuk Pengiriman Material untuk Pembangunan Proyek PabrikKelapa Sawit Tahun 2011/2012 yang telah dicairkan dari 10(sepuluh) cek/giro yang diterima dan dikelola oleh tersangka Drs.SGY selaku KaDiv Ops PT. VTP dan yang diketahui olehtersangka MAZ yang uangnya tidak disetorkan/melalui kasperusahaan PT. VTP.

Atas Perbuatannya tersebut kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 ttg Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. no 20 tahun 2001 ttg perubahan atas UU no 31 thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

pengumuman website

 

PENGUMUMAN LELANGBARANG RAMPASAN

Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan mengadakan lelang eksekusi Barang Rampasan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JakartaII, dalam perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama TerpidanaACO APRIADI, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 770/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR. tanggal 04 Oktober 2018, sebagai berikut :

pengumuman an. aco apriadi alkes 1

pengumuman an. aco apriadi alkes 2

Pelaksanaan Lelang (Sesuai Protokol Kesehatan):

Hari/Tanggal                           : Kamis / 22 Oktober 2020

Waktu Penawaran                   : 09.30 (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet)

Alamat Domain                        : https://www.lelang.go.id

Tempat lelang                         : Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat

                                                 

Syarat-Syarat Lelang :

1.          Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet(Closed Bidding)yang diakses pada alamat domain : https://www.lelang.go.id.

2.          Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil.Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

3.          Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Kartu Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akta Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).

4.          Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 3% (tigapersen) dari harga lelang maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.

5.          Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (as is).

6.          Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jakarta II maupunKejaksaan Negeri Jakarta Utara.

7.          Pelaksanaan lelang dapat ditunda / dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan  berkaitan dengan persiapan Peserta Lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab Peserta Lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua Hak untuk menuntut / menggugat / melaporkan Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku penjual / KPKNL Jakarta II selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembatalan/penundaan/pelaksanaan Lelang dengan alasan apapun juga;.

8.          Peserta lelang dapat mengikuti pemeriksaan atas Obyek Lelang Aanwijzing/Open House dan Wajib Menggunakan Masker Serta Mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19, apabila melanggar maka tidak diijinkan mengikuti Aanwijzing/Open House, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB bertempat di Gudang TPP Tripandu beralamat di Jalan Kebantenan Raya No.10 Cilincing Jakarta Utara;

9.          Biaya Sewa Gudang :

-          Biaya sewa gudang disetor ke BANK BCA Cabang Pelabuhan Tanjung Priok An. PT TRIPANDU PELITA dengan No. Rek. 6900013068;

10.       Pengambilan Objek Lelang :

-          Pemenang lelang dapat mengambil Berita Acara Pengambilan Barang di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dalam pengambilan Berita Acara, Pemenang lelang harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

a.        Kuitansi Pelunasan dari KPKNL Jakarta II;

b.        Kuitansi Pelunasan Biaya Sewa Gudang dari PT TRIPANDU PELITA;

c.        Identitas Asli dan fotokopi;

d.        Surat Kuasa Asli beserta fotokopi identitas pemberi kuasa dalam hal pengambilan barang dikuasakan;

-          Pengeluaran Barang Paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja Setelah Pelaksanaan Lelang dengan membawa berkas pemenang lelang dan data diri. Jika melebihi waktu tersebut, maka dikenakan Biaya penumpukan sebesar Rp.250.000,00 per hari

-          Seluruh biaya pengeluaran barang lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

11.       Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelesaian Lelang Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jl. Enggano No.1 Tanjung priok Jakarta Utara Telp./Fax 021-43930442 / WA: +62 0821 1414 1709 dan email ; www.kejari-jakut.go.id atau dapat menghubungi KPKNL Jakarta II;

 

Jakarta, 16 Oktober 2020

Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/384314?no-cache=14KrERamXlwFhiuAtqs3

web

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Binmatkum dan ditengah mewabahnya Virus Corona (Covid-19), bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan sistem online menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, yang diikuti oleh 77 peserta. Para peserta kegiatan Terdiri dari siswa/siswi SMA Negeri 75 Jakarta, Kepala Sekolah, Guru Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran & Kasudin Pendidikan wilayah 2 Jakarta Utara. Yang menjadi topik pembahasan adalah “Pengenalan Tindak Pidana & Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana”.

Adapun yang menjadi Narasumber adalah Kepala Seksi Intelijen, yaitu Bapak Ridho Setiawan, SH.,MH. yang didampingi oleh Dana Mahendra, SH, Lio Bobby Sipahutar, SH, Hotma Ritonga, SH dan Toni Herry Antonius

Page 4 of 27

POLLING

Tampilan website menurut anda ?

Baik95%
Cukup65%
Perlu Perbaikan25%

 

 

Media Sosial