DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA :

 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi NTT
Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara
Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Covention On THe Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convenant On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah
Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Undang-Undang No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Internasional Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2014
Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India
Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-Undang No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Turki 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian
Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Undang-Undang No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2015
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian Dan Pertolongan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air
Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini
Undang-Undang No. 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
Undang-Undang No. 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016